Seluk-Beluk Inovasi Keuangan Digital yang Harus Diketahui

Seluk-Beluk Inovasi Keuangan Digital yang Harus Diketahui

Inovasi Keuangan Digital (IKD) menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi di sektor finansial Indonesia kian meningkat. Pesatnya perkembangan ini bisa ditunjukkan dengan banyaknya penyelenggara IKD yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD). Meski sudah pesat, pemerintah tetap memiliki harapan mengenai lahirnya penyelenggara IKD di negeri ini.

Pengertian Inovasi Keuangan Digital

Untuk lebih memahami tentang IKD, mari kita mulai dari pengertiannya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018, Inovasi Keuangan Digital adalah segala aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Singkatnya, IKD ini melakukan transformasi pada perusahaan di bidang keuangan, tentunya dengan menggunakan instrumen seperti namanya. Lingkungan yang terlibat dalam pelaksanaan IKD adalah otoritas, penyelenggara, konsumen, atau pihak lainnya yang menggunakan platform digital dalam melakukan transaksi keuangan. Tentunya, semua pihak tersebut harus bisa mendorong agar IKD bisa membawa manfaat dan dampak yang besar dalam masyarakat Indonesia.

Ruang Lingkup Inovasi Keuangan Digital

Tentunya, setiap sektor keuangan memiliki ruang lingkupnya masing-masing, termasuk Inovasi Keuangan Digital. Jenis kegiatan yang termasuk ruang lingkup IKD adalah:

  1. Pelunasan transaksi yang sedang berlangsung
  2. Penghimpunan modal dari beberapa sumber dana
  3. Pengelolaan investasi
  4. Pengumpulan dan penyaluran dana
  5. Pengurusan segala jenis asuransi
  6. Pendukung segala jenis pasar yang ada di negeri
  7. Pendukung keuangan digital lainnya, dan/atau
  8. Berbagai kegiatan jasa keuangan lainnya

Meskipun mungkin, tidak semua kegiatan di atas dilakukan oleh suatu penyelenggara IKD. Ada pula IKD yang hanya fokus menyediakan salah satu layanan atau jasa yang disebutkan di atas. Yang jelas, semua kegiatan keuangan di atas termasuk dalam ruang lingkup IKD.

Sekilas, IKD terdengar mirip dengan financial technology (fintech). Hal itu tidak salah, mengingat fintech adalah sistem pengembangan sektor keuangan yang menggunakan teknologi digital, seperti situs web atau aplikasi keuangan digital lainnya. Bedanya, fintech berfokus pada penyediaan layanan, sementara IKD adalah proses kegiatan finansial yang disebutkan tadi.

Baca juga: Inovasi Digital dan Teknologi dalam Penerapannya di Perusahaan Multifinance

Kriteria Inovasi Keuangan Digital

Tentunya, tidak semua orang yang menjalankan perusahaan IKD layak disebut penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Menurut OJK, ada tujuh kriteria Inovasi Keuangan Digital yang harus dipenuhi.

  1. Bersifat inovatif. Artinya, selalu ada ide-ide baru yang dikembangkan oleh penyelenggaranya untuk mendukung perkembangan IKD di Indonesia. Karena sifatnya yang inovatif ini, penyelenggara IKD juga diharuskan berorientasi ke depan dan terus hadir di segala zaman.
  2. Penggunaan Teknologi. Seperti namanya, tentu saja IKD harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan segala jenis transaksi keuangan. Justru, teknologi diharuskan menjadi sarana utama dalam pemberian layanan keuangan kepada konsumen atau penggunanya.
  3. Bersifat Inklusif. Seperti yang disinggung sebelumnya, IKD pastinya diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, penting bagi penyelenggaranya untuk menyediakan literasi keuangan tanpa memperhatikan apapun latar belakang penggunanya. Selain kemajuan teknologi finansial, Indonesia juga diharapkan bisa cerdas finansial.
  4. Bisa Digunakan Secara Luas. Masih berkaitan dengan poin c, aplikasi atau website IKD harus bisa digunakan oleh masyarakat luas. Apabila ada pengguna yang kesulitan menggunakan atau mengaksesnya, berarti belum tercapai nilai kebermanfaatan yang tinggi bagi IKD tersebut.
  5. Bisa Diintegrasikan. Maksudnya, setiap instrumen IKD harus bisa diintegrasikan atau digunakan bersamaan dengan layanan keuangan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, penyelenggara IKD yang sudah menyediakan metode transaksi digital sebagai salah satu layanannya harus bisa pula menyediakan layanan pembayaran seperti kartu debit atau kredit.
  6. Menggunakan Pendekatan Kolaboratif. Dalam menciptakan dan menjalankan IKD, harus ada beberapa pihak yang terlibat demi mendorong majunya instrumen tersebut sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat.
  7. Melindungi Data Konsumen. Kriteria yang wajib diperhatikan oleh penyelenggara IKD, karena selalu ada risiko pencurian atau penyalahgunaan data konsumen, seperti yang pernah terjadi. OJK sangat berharap agar setiap penyelenggaranya bisa memastikan jaminan perlindungan konsumen dan datanya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Tentunya, tidak mudah bagi pihak penyelenggaranya dalam mengurus dan menjalankan Inovasi Keuangan Digital agar bisa membawa dampak yang besar bagi masyarakat, apalagi mencapai visi negeri ini untuk menciptakan transformasi digital. Karena itu, AdIns hadir melalui layanan CONFINS sebuah core system multifinance yang bisa membantu perkembangan perusahaan IKD. Hubungi kami segera untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai layanan ini.

Author :

Ad-Ins

    Published date :

    31 Agustus 2021